bapedal adalah. Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg “ Tata Cara & Persyaratan Teknik Penyimpanan & Pengumpulan LB3” Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg “Dokumen Limbah B3”. bapedal adalah

411, 0. tirto. PP RI. Badan Pengendalian DAMPAK Lingkungan, yang selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departernen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Keputusan Kepala Bapedal No. Karbon monoksida (CO) : diukur dalam waktu 8 jam. Misi BAPEDAL adalah untuk melaksanakan fungsi pemerintah untuk mengendalikan dampak lingkungan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam sehingga dampak negatif pembangunan tidak mengubah fungsi lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998) • Pembangunan. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila. 27. Proses Penapisan. Kebijakan pengelolaan lingkungan BAPEDAL meliputi pelestarian dan. Bapedal adalah badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 11. 6. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 4. Penetapan ISPU ini. <br /> Pasal 2<br /> Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan<br /> pembangunan di bidang. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997. Keputusan Kepala Bapedal No. Dokumen ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu lingkungan, khususnya. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuangke lingkungan;7. 3. d. Inti tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. 5. PELI NGKUPAN WI LAYAH STUDI Pelingkupan ( scoping) adalah suat u pr oses ber j enj ang m elalui penapisan ( screening) unt uk m em bat asi perm asalahan yang harus dit elaah secar a cer m at dan. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN. 5. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 1997. AMDAL – Latar Belakang, Tujuan, Kegunaan, dan Dasar Pelaksanaannya. PENDAHULUAN Pengolahan Limbah Bahan. Apa itu manifest limbah? Merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan KEP-02/BAPEDAL/09/1995, definisi manifest adalah surat yang diberikan pada waktu limbah B3 diserahkan untuk diangkut dari lokasi penghasil ke tempat penyimpanan / pegumpulan / pengolahan / pemanfaatan / penimbunan yang. Materi 2. 16. 6. ini disebut Bapedal, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di<br /> bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 22. 33. Mar. Program ini dilaksanakan berdasarkan dari Keputusan Menteri LH No. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL. Istilah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan apabila disingkat yaitu menjadi Bapedal. 13 Universitas Krsiten Petra berisi informasi penghasil, alamat pengahasil, waktu pengemasan, jumlah, dan. Posted on 13 Februari 2009. 3. (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal2 BAPEDAl mempunyai tugas pakak membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi. 2. pernyataan yang benar tentang limbah B3. 113 Tahun 2000 Tentang : Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium. Pemantau adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI. Dalam PP tersebut, terdapat ketentuan bahwa bangunan gedung yang wajib mengantongi izin AMDAL adalah bangunan yang dibangun dengan luas lahan minimal 5ha dan luas bangunan minimal 10. komponen penting agar program tersebut dapat berjalan adalah dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam menjaga kualitas lingkungan. Alasan penolakan : Alasan penolakan misalnya komposisi limbah B3 atau karakteristik yang tidak sesuai contoh. Keputusan Kepala Bapedal No. TKT111 – Sistem Lingkungan Industri Materi #12. Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke udara ambien; 6. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa. Rekomendasi tersebut dapat diartikan adanya penga kuan oleh Bapedal sebagai laboratoriurn lingkungan atas. 3. 5. 5. Proses pelingkupan (scoping) Pelingkupan merupakan suatu proses awal. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian. Tim Prokasih Pusat adalah satuan kerja pelaksana Prokasih di Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapedal. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum• Pelita V, MenLH dan BAPEDAL diberikan kewenangan penuh untuk koordinasi – monitoring – evaluasi dampak lingkungan di Indonesia. 2. 3. Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg “ Tata Cara & Persyaratan Teknik Penyimpanan & Pengumpulan LB3” Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg “Dokumen Limbah B3”. Badan Pengendalian DAMPAK Lingkungan, yang selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departernen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. membantu Kepala dalam membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan BAPEDAL; d. Dokumen ini juga dapat diakses melalui. Identitas kendaraan : Nomor polisi kendaraan. Alasan perusahaan menerima penanaman modal dari pemerintah adalah untuk meningkatkan kapasitas pabrik dan meningkatkan produktivitas pabrik dari segi kualitas maupun kuantitas. . pembuatan draft laporan ukl dan upla dapat langsung menghubungi Subid Evaluasi & Pelaporan Bidang APDL Bapedal Batam dengan kontak person Acep Madil. 4. 1. 4. Lembaga ini dalam Keputusan Presiden ini disebut Bapedal, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. umum. Rata-rata bakteri dalam ruang adalah 24 koloni dan luar ruangan 59 koloni. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Bupati/Walikotamadya adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 7. Bappeda; Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi, Beserta Peranannya. 20 January 2020. Bya Pass Ngurah Rai Nomor 105 – Sanur, Denpasar – Bali. Sungai Prokasih adalah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang ditetapkan akan dikendalikan pencemaran airnya melalui kegiatan Prokasih. Pasal 4 Setiap kemasan atau tempat/wadah untuk penyimpanan,. Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 56 Tahun 1994 Tentang : Pedoman Mengenai Dampak Penting. Transportasi (Jl. 03 Tahun 1998 Tentang : Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepala Badan Pengendalian dampak Lingkungan, Menimbang : a. . Sarwono Kusumaatmadja Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris BAPEDAL ttd. 6. All Air Gangguan Hayati Hukum Lingk Hidup Hutan Izin Lingkungan Lain Lain Laut Limbah B3 Limbah Umum Material B3 OBSOLETE Penataan Ruang Program Lingkungan Sumber. (1) Perwakilan Bapedal, yang selanjutnya disebut Bapedal Wilayah, adalah unsur pelaksana sebagian tugas fungsi Bapedal untuk memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah masing-masing. Keputusan BAPEDAL nomor 064 tahun 1994 tentang pedoman pada dampak penting, yang mengulas tentang ukuran dampak penting di dalam suatu kegiatan. pernyataan yang benar tentang limbah B3 adalah . Tetapi. Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Badan PengendalianDampak Lingkungan Nomor KEP/265/ BAPEDAL /07/1996, Tanggal 10 Juli1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran. Pasal 2. Kepala adalah Kepala Badan. Per-04/MEN/1980. 6. (2) Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasanretariat Utama adalah unsur pimpinan Bapedal yang berada di bawah dan . Pasal 8 1. Soal dan jawaban teknologi pengolahan limbah B3. dan tanggapan diatur dalam keputusan Kepala Bapedal No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal. 5. 2. 9 adalah setiap keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang . Sempadan Pantai e. (. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut. Batamtimes. Peraturan-peraturan lain yang mengatur masalah limbah B3 adalah Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dari No. Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa. <br /> 2. Keputusan Kepala Bapedal No. Carpooling merupakan metode transportasi berbagi tumpangan di antara pemilik mobil. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. 5. 4 Th 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah Kepala Bapedal No. 9. Titik lintas (traverse point) adalah jumlah minimum titik pengambilan sampel representatif melalui penampang lintang cerobong. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;9. Peraturan Walikota tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Pekalongan. Merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan KEP-02/BAPEDAL/09/1995, definisi manifest adalah surat yang diberikan pada waktu limbah B3 diserahkan untuk diangkut dari lokasi penghasil ke tempat penyimpanan / pegumpulan / pengolahan / pemanfaatan / penimbunan yang berada di luar lokasi. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PROKASIH. DOWNLOAD PDF. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tingkat I, disingkat Bapedalda Tingkat I adalahKeputusan Kepala Bapedal No. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 28. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. 3 Lokasi dan Tata Letak9. Menteri adalah Menteri yang diberi tugas mengelola lingkungan hidup; Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 3. PDF 3 5. Bapedal Nomor : Kep- 02/BAPEDAL/09/1995. Foto Lokasi. Total 5 regulasi. Kepala Bapedal adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 4 Bapedal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian dampak Lingkungan. Dinas PU Pengairan yang selanjutnya disebut DPU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur. Mengenal PPATK, Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah tingkat I dan Pemerintah daerah tingkat II; 9. 166 mg/kg. Keputusan Kepala Bapedal No. Ruangan ini tidak memerlukan plafon karena yang terpenting dalam sebuah ruangan adalah ventilasi yang baik. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN . Pasal 2 (1) Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang telah mempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat adalah sebagaimana tersebut dalam. Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. 5. Sehubungan dengan masa jabatan Gubernur yang berakhir pada tahun 2008, disusun RPJM Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 yang secara substansi adalah. Dataran adalah suatu wilayah dengan lereng yang relatif homogen dan datar dengan kemiringan lereng maksimum 8% yang dapat berupa dataran aluvial, dataran banjir, dasar lembah yang luas, dataran di antara. MEKANISME PERJALANAN DAN ALIRAN DOKUMEN. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bapedal1. 31 downloads 145 Views 216KB Size. Konsepsi dasar dari AMDAL “Sustainibilitas lingkungan”, dalam. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur. adalah benar, mengingat vektor informasi obyek. Probabilitas. 05/Bapedal/09/1995 yang merupakan pengaturan lebih lanjut PP19/1994 dan PP12/1995, dan tetap masih berlaku sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP 18/99 jo PP 85/99. Muttaqin adalah media blog pendidikan yang mengulas tentang agama, bisnis, pendidikan, materi sekolah, soal pelajaran, dan info menarik lainnya Beranda; Agama. 01/Bapedal/09/1995. Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-04/BAPEDAL/09/1995 TENTANG TATA CARA PERSYARATAN PENIMBUNAN HASIL PENGOLAHAN, PERSYARATAN LOKASI BEKAS PENGOLAHAN DAN LOKASI BEKAS PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN. NOMOR : KEP- 01/BAPEDAL/09/1995 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Menimbang : a. K. Bapedal dipimpin oleh seorang kepala. 27/1999 yang didukung oleh paket Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa; 13. <br /> 2. Koperasi adalah badan. Pada awalnya Manifest diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-02/BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimana Manifest diartikan sebagai Dokumen Limbah B3 ataupun surat yang diberikan pada waktu penyerahan Limbah B3 untuk diangkut dari. (2) BAPEDAl dipimpin aleh searang Kepala . Selanjutnya angka yang mengikuti dibelakangnya, menunjukkan tingkat kekentalan oli tersebut. Keputusan Kepala Bapedal No. DAN PEMBERHENTIAN . Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. diselenggarakan atas tanggungjawab negara, asas. 6. Bahwa sebagai upaya pemerintah untuk. Latar Muhammad Arief, MSc Dosen FKM, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Univ Esa Unggul I. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-03/BAPEDAL/01/1998 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, Menimbang : a. Soda kaustik/klor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran AI dan Lampiran B1; 2. go. 2. ini disebut Bapedal, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 tentang tata cara persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun menyatakan. “ Berdasarkan Keppres No. Sehingga pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih terintegrasi dan secara langsung. Bupati/walikotamadya adalah perangkat daerah yang bertugas.